Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Hamas: Titik Balik Potensial dalam Perang Gaza
Oleh ;
MYR Agung Sidayu
Yayasan Pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations
Pendahuluan.
Pada tanggal 9 Oktober 2025, sebuah kesepakatan bersejarah namun rapuh antara Israel dan Hamas telah menandai langkah awal menuju potensi penyelesaian konflik berdarah di #Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun.
Kesepakatan ini, yang merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menjadi sorotan dunia sebagai upaya untuk mengakhiri kekerasan yang telah merenggut lebih dari 60.000 nyawa warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur vital di wilayah tersebut. Meskipun upaya intensif Trump dicurigai memiliki motivasi personal yang tinggi, ia menjadikan dirinya sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang secara konsisten mendorong perdamaian dengan implementasi nyata.
Kesuksesannya pada masa kepemimpinan pertamanya melalui Abraham Accords, yang memfasilitasi normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, menjadi bukti komitmennya terhadap diplomasi di kawasan yang penuh konflik. Kini, melalui mediasi intensif oleh Qatar, Mesir, Turki, dan Amerika Serikat, kesepakatan ini membuka jalan bagi langkah-langkah konkret, meskipun tantangan besar masih menanti.
Di tengah dinamika anggapan dunia tentang Hamas , pendapat Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, menyoroti perspektif kritis: ia menekankan bahwa Hamas bukanlah sekadar “kelompok teroris” seperti yang sering digambarkan, melainkan sebuah kekuatan politik yang terpilih secara demokratis pada 2006, yang membangun sekolah, fasilitas publik, dan rumah sakit, serta memiliki hak untuk melawan pendudukan—meskipun ia juga mengecam kekerasan yang dilakukan Hamas.
Jerih payah Presiden Trump yang dibantu secara intensive oleh Qatar, Mesir dan Turki adalah jawaban atas question marks status Hamas , di dahului oleh pengakuan kedaulatan Palestine oleh 156 negara berdaulat. Jika semua upaya ini terkait dengan hadiah noble untuk perdamaian, maka selayaknya penerimanya adalah Presiden Trump dan Amir Qatar.
Langkah Awal Menuju Perdamaian.
Kesepakatan tahap pertama ini memang menjadi tonggak penting dalam upaya mengakhiri konflik panjang di Gaza, yang telah merenggut nyawa ribuan jiwa sejak Oktober 2023. Berdasarkan pengumuman resmi dari Presiden Donald Trump pada 8 Oktober 2025 melalui Truth Social, kesepakatan ini difasilitasi oleh mediator seperti Qatar, Mesir, dan Turki, serta didasarkan pada rencana 20 poin yang diumumkan Trump seminggu sebelumnya. Poin-poin krusial yang Anda sebutkan telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber terpercaya, termasuk Reuters dan CBS News, meskipun ada penyesuaian kecil pada timeline pelaksanaan.
Detail Kesepakatan yang Dikonfirmasi.
- Pembebasan Sandera dan Tahanan: Hamas setuju untuk membebaskan semua 48 sandera Israel yang tersisa, termasuk sekitar 20 yang masih hidup serta jenazah sekitar 28 lainnya yang diyakini terkubur di reruntuhan Gaza. Proses ini dijadwalkan dimulai dalam 72 jam setelah persetujuan kabinet Israel pada 9 Oktober 2025. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina—termasuk 250 narapidana seumur hidup dan 1.700 lainnya yang ditahan sejak awal perang. Ini mencakup pertukaran bertahap, dengan pembebasan sandera hidup kemungkinan dimulai pada 13 Oktober 2025 (Senin), diikuti jenazah.
- Penarikan Pasukan Israel: Pasukan Israel akan mundur dari garis depan di sekitar Kota Gaza dan wilayah urban lainnya, berpindah ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza. Namun, Israel tetap mempertahankan kehadiran militer di dalam wilayah Gaza untuk alasan keamanan, termasuk pengawasan oleh tim 200 tentara AS. Penarikan ini diperkirakan memakan waktu kurang dari 24 jam setelah persetujuan kabinet.
- Aspek Kemanusiaan: Kesepakatan membuka pintu bagi aliran bantuan kemanusiaan dalam skala besar, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, untuk mengatasi krisis yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Gaza (mayoritas sipil) sejak konflik dimulai. Ini menjadi prioritas utama, mengingat kondisi kelaparan dan kehancuran infrastruktur yang semakin parah.
Reaksi dan Optimisme Masyarakat.
Pengumuman Trump memang memicu euforia, terutama di Lapangan Sandera (Hostage Square) di Tel Aviv, di mana ribuan warga Israel berkumpul untuk merayakan dengan air mata haru dan doa syukur. Keluarga sandera seperti Anat Angrest, ibu dari Matan yang masih ditahan, secara terbuka memuji Trump atas peranannya.
Di sisi Gaza, seperti di kamp pengungsi Nuseirat dan Khan Younis, warga Palestina juga merayakan harapan akhir kekerasan, meskipun dengan kehati-hatian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “hari besar bagi Israel” dan berjanji membawa pulang semua sandera “dengan bantuan Tuhan.”
Namun, seperti yang Anda catat, ketegangan tetap ada. Serangan udara Israel berlanjut selama negosiasi akhir, menewaskan puluhan orang di Gaza City pada 7 Oktober 2025—sehari sebelum kesepakatan diumumkan. Duta Besar Israel untuk AS bahkan menekankan bahwa perdamaian sejati memerlukan penyerahan total Hamas, termasuk penyerahan semua senjata. Di X (sebelumnya Twitter), reaksi bercampur: banyak yang memuji Trump sebagai “pembawa perdamaian,” sementara yang lain mengkritik jika Hamas tidak mematuhi.
Dukungan dan Tantangan Politik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kesepakatan ini sebagai “keberhasilan diplomatik dan kemenangan nasional,” yang berhasil mendapatkan persetujuan cepat dari kabinetnya. Di pihak Hamas, negosiator Khalil al-Hayya menegaskan pentingnya jaminan Amerika Serikat untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan, termasuk penarikan pasukan Israel dan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan. Meski demikian, kedua belah pihak tetap berhati-hati, menyadari bahwa pelanggaran kecil dapat menggagalkan kemajuan yang telah dicapai.
Rencana perdamaian Trump menawarkan visi ambisius untuk “perdamaian yang kuat, tahan lama, dan abadi.” Salah satu ketentuan utamanya adalah larangan pengusiran paksa warga Gaza dan insentif untuk pembangunan kembali wilayah tersebut. Namun, sejumlah isu krusial masih belum terselesaikan. Hamas belum menyetujui pelucutan senjata penuh, yang merupakan garis merah bagi Netanyahu. Selain itu, rencana tata kelola pasca-perang yang mengecualikan Hamas dari pemerintahan Gaza tetap menjadi sumber kontroversi, berpotensi menghambat implementasi tahap-tahap berikutnya.
Tantangan di Depan.
Para ahli memperingatkan bahwa meskipun kesepakatan ini melampaui upaya gencatan senjata sebelumnya yang gagal, keberhasilannya bergantung pada pengawasan internasional yang ketat. Rekonstruksi Gaza diperkirakan membutuhkan biaya puluhan miliar dolar dan waktu puluhan tahun, dengan sumber pendanaan yang masih belum jelas. Ketegangan regional yang melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon juga dapat mengganggu proses perdamaian. Selain itu, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kesepakatan serupa sering kali gagal karena masalah pelucutan senjata dan tata kelola.
Tantangan utama keberhasilan kesepakatan gencatan senjata di Gaza meliputi:
- Pengawasan Internasional: Mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua pihak, mengingat kegagalan upaya gencatan senjata sebelumnya.
- Rekonstruksi Gaza: Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar dan memakan waktu puluhan tahun, dengan sumber pendanaan yang masih belum jelas.
- Ketegangan Regional: Konflik yang melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon berpotensi mengganggu stabilitas dan proses perdamaian.
- Pelucutan Senjata dan Tata Kelola: Menurut analis Max Boot, kesepakatan serupa di masa lalu sering gagal karena masalah pelucutan senjata dan tata kelola yang buruk. Boot menekankan bahwa pelucutan senjata yang efektif dan pembentukan tata kelola yang stabil di Gaza adalah kunci, namun sulit dicapai karena ketidakpercayaan antarpihak dan kompleksitas politik lokal. Ia memperingatkan agar dunia tidak terjebak dalam euforia awal tanpa memastikan langkah-langkah praktis untuk mengatasi isu-isu ini.
Pendapat lain dari analis Thomas L. Friedman menambahkan perspektif yang lebih luas tentang tantangan ini. Dalam tulisannya di The New York Times pada September 2025, Friedman menganalisis rencana perdamaian 20 poin dari Presiden Trump sebagai “rencana cerdas” untuk mengubah “kawah bom menjadi landasan perdamaian” di Gaza, yang tidak hanya menyelesaikan konflik Israel-Palestina tetapi juga memfasilitasi normalisasi dengan Arab Saudi, Lebanon, Suriah, dan mungkin Irak.
Namun, ia menekankan bahwa mengimplementasikan rencana ini—termasuk gencatan senjata bertahap, penarikan Israel dari Gaza, pembebasan sandera, dan rekonstruksi di bawah pengawasan internasional—adalah “tugas herkulian” karena konflik telah terpecah menjadi “banyak potongan kecil, masing-masing meresap dengan ketidakpercayaan dan kebencian yang lebih besar daripada sebelumnya.” Friedman juga memperingatkan risiko pendudukan tak terbatas oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, yang bisa menjadi “kelebihan militer, ekonomi, dan moral yang beracun” serta menyenangkan Iran, serta menyoroti pergeseran opini global yang negatif terhadap Israel akibat perang berkepanjangan.
Ia mendesak agar kesepakatan tidak hanya berfokus pada kekalahan militer Hamas, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan melalui kolaborasi dengan Otoritas Palestina dan komitmen jangka panjang untuk menghindari kegagalan seperti yang pernah terjadi.
Max Boot mendesak agar komunitas internasional tetap realistis dan tidak terlalu cepat berpuas diri, mengingat sejarah kegagalan kesepakatan serupa yang kurang didukung oleh komitmen jangka panjang dan pengawasan yang memadai. Keberhasilan kesepakatan ini bergantung pada penyelesaian tantangan-tantangan tersebut dengan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi.
Peran Penting Indonesia dalam Partisipasi Aktif Menjaga Perdamaian di Israel-Palestina.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang dalam diplomasi perdamaian, memainkan peran krusial dalam mendukung proses perdamaian Israel-Palestina. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, yang disampaikan di New York pada 22-23 September 2025.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan tegas Indonesia terhadap solusi dua negara, di mana pengakuan kemerdekaan Palestina menjadi prioritas utama, sekaligus menjamin keamanan dan keselamatan Israel sebagai kunci perdamaian sejati. Ia menyatakan bahwa setelah Israel mengakui negara Palestina, Indonesia siap segera mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, sambil mengajak dunia internasional untuk mengakhiri tragedi di Gaza melalui penghentian kekerasan dan implementasi Deklarasi New York sebagai jalur damai.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan tanggung jawab historis komunitas internasional, termasuk kredibilitas PBB, dalam memastikan hak Palestina dan keamanan Israel diakui secara adil.
Sebagai kontribusi konkret, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB untuk menjaga stabilitas di wilayah konflik, termasuk Gaza, Sudan, Libya, dan Ukraina, mencerminkan komitmen aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Pidato ini, yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan diakhiri dengan salam “Shalom” untuk menekankan semangat rekonsiliasi, juga mengecam kekerasan terhadap warga sipil dan menyerukan pengakhiran perang segera, memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator netral yang menghormati hukum internasional.
Kehadiran Presiden Prabowo di forum elit ini, di antara pemimpin seperti Emmanuel Macron dan Raja Yordania Abdullah II, menegaskan peran Indonesia sebagai suara damai yang berpengaruh, mendorong kolaborasi global untuk solusi berkelanjutan.
Yayasan Pendidikan Indonesia melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik, khususnya melalui pendidikan sebagai fondasi rekonstruksi sosial dan ekonomi. Krisis kemanusiaan telah menghancurkan infrastruktur pendidikan di Gaza, menghalangi anak-anak mengakses hak belajar mereka. Oleh karena itu, Yayasan mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan pendanaan pemulihan sistem pendidikan, memastikan generasi muda Gaza tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang.
Meskipun kesepakatan ini rapuh, ia membuka jalan menuju harapan. Namun, tanpa komitmen global yang terkoordinasi untuk mendukung rekonstruksi, pendidikan, dan tata kelola yang stabil—termasuk partisipasi aktif negara seperti Indonesia—perdamaian sejati akan sulit tercapai. Yayasan Pendidikan Indonesia mengajak semua pihak untuk bersatu demi masa depan Gaza yang damai dan sejahtera, dengan pendidikan sebagai pilar utama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang telah lama menderita.
Terkait dengan partisipasi Indonesia, yayasan pendidikan Indonesia telah mengusulkan akan partisipasi ini di manage secara apik dan politically correct, dengan apa yang kami usulkan PRABOWO INITATIVES.
Kesimpulan.
Kesepakatan gencatan senjata di Gaza menawarkan secercah harapan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, namun keberhasilannya menghadapi tantangan besar yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak.
Pengawasan internasional yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan, sementara rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar dolar dan waktu puluhan tahun, masih kekurangan sumber pendanaan yang jelas. Ketegangan regional yang melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon juga berpotensi menggagalkan proses perdamaian.
Analis seperti Max Boot menyoroti bahwa kegagalan kesepakatan masa lalu sering kali disebabkan oleh masalah pelucutan senjata dan tata kelola yang buruk, menekankan perlunya langkah-langkah praktis dan pengawasan jangka panjang untuk menghindari euforia berlebihan yang tidak realistis.
Sementara itu, Thomas L. Friedman menyebut rencana perdamaian ini sebagai “rencana cerdas” yang dapat mengubah Gaza menjadi landasan perdamaian, tetapi menggarisbawahi kompleksitas implementasi akibat ketidakpercayaan mendalam antarpihak dan risiko pendudukan Israel yang berkepanjangan, yang dapat memperburuk ketegangan regional dan opini global.
Yayasan Pendidikan Indonesia melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik, khususnya melalui pendidikan sebagai fondasi rekonstruksi sosial dan ekonomi. Krisis kemanusiaan telah menghancurkan infrastruktur pendidikan di Gaza, menghalangi anak-anak mengakses hak belajar mereka. Oleh karena itu, Yayasan mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan pendanaan pemulihan sistem pendidikan, memastikan generasi muda Gaza tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang. Meskipun kesepakatan ini rapuh, ia membuka jalan menuju harapan.
Namun, tanpa komitmen global yang terkoordinasi untuk mendukung rekonstruksi, pendidikan, dan tata kelola yang stabil, perdamaian sejati akan sulit tercapai. Yayasan Pendidikan Indonesia mengajak semua pihak untuk bersatu demi masa depan Gaza yang damai dan sejahtera, dengan pendidikan sebagai pilar utama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang telah lama menderita.
———-
Yayasan Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan advokasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui Mr. Bambang Heda atau Suparmin Abu Nida , ypi-wiratatabuana.org
