Tidak Ada yang Tertinggal: Program Makanan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto Sebagai Tonggak Transformasi Sosial Indonesia.

Oleh:
Suparmin Abu Nida
Spokesman yayasan pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations

Pendahuluan.

Tulisan ini disusun berdasarkan written statement dari Yayasan Pendidikan Indonesia yang telah diterbitkan sebagai dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nomor E/C.2/2025/CRP.48 pada Juli 2025. Dokumen ini ditulis sebagai bentuk penghargaan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah inisiatif ambisius yang diluncurkan pada Januari 2025 untuk memerangi malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Dengan target menjangkau 92 juta penerima manfaat—terdiri dari siswa sekolah dan ibu hamil—pada tahun 2029, program ini mengusung semangat “no one is left behind” untuk memastikan akses universal terhadap nutrisi yang layak, khususnya bagi anak-anak di daerah miskin dan terpencil. Dengan anggaran sebesar $45 miliar, yang setara dengan 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani lokal.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam pelaksanaan, manfaat, tantangan, dan implikasi jangka panjang dari program ini, sekaligus mengevaluasi bagaimana inisiatif ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB.

Pelaksanaan dan Dampak Awal.

Program Makanan Bergizi Gratis dimulai dengan cakupan yang mengesankan. Pada hari pertama peluncurannya, program ini telah melayani 570.000 penerima, dengan target mencapai 15 juta siswa pada pertengahan 2025. Hingga 31 Januari 2025, lebih dari 10 juta makanan telah disediakan untuk 600.000 siswa di 26 provinsi. Makanan yang disediakan mencakup menu seimbang berupa nasi, protein, sayuran, dan susu, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil.

Sebagai contoh keberhasilan awal, sebuah program percontohan di Kabupaten Indramayu, yang dipimpin oleh Bapak Iskandar Saefulah ketua yayasan pesantren Al-Zaytun – Dapur MBG pribadi- menunjukkan dampak positif yang signifikan. Program ini tidak hanya meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, tetapi juga mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Lebih dari itu, program ini menciptakan lapangan kerja lokal, dengan 50 karyawan dipekerjakan untuk menyiapkan makanan bergizi bagi 3.500 siswa, masing-masing menerima gaji Rp5 juta per bulan. Secara nasional, program ini diperkirakan telah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja, terutama melalui keterlibatan petani lokal yang menyediakan bahan pangan segar.

Pendekatan berbasis lokal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ekonomi pedesaan, dan mempromosikan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal, program ini membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, sekaligus memastikan bahwa makanan yang disediakan segar dan sesuai dengan budaya kuliner masyarakat Indonesia.

Tantangan Logistik dan Keberlanjutan.

Meskipun menunjukkan hasil yang menjanjikan, program ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil dan kepulauan terluar menjadi kendala logistik yang signifikan. Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan dan transportasi, sering kali menghambat pengiriman bahan pangan tepat waktu.

Selain itu, berbagai kejadian kecil, seperti keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian kualitas bahan pangan, telah dicatat sebagaimana disampaikan dalam written statement Yayasan Pendidikan Indonesia. Namun, menurut Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia, kejadian-kejadian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga untuk perbaikan ke depan. Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak seharusnya disikapi dengan menyalahkan pihak tertentu, melainkan dijadikan peluang untuk memperkuat sistem dan koordinasi.

Kekhawatiran lain adalah tentang keamanan pangan, termasuk risiko kontaminasi atau penanganan yang tidak higienis di beberapa daerah. Keberlanjutan fiskal program ini juga menjadi perhatian utama. Dengan anggaran sebesar $45 miliar, yang menyumbang 3% dari PDB, beberapa pihak mempertanyakan apakah pemerintah dapat mempertahankan pendanaan ini dalam jangka panjang tanpa mengorbankan sektor lain seperti infrastruktur atau layanan kesehatan.

Selain itu, efektivitas program dalam mengatasi stunting—yang saat ini memengaruhi 21,5% anak di bawah usia lima tahun—membutuhkan langkah pelengkap, seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan edukasi gizi untuk mencegah masalah lain seperti obesitas. Tanpa pendekatan holistik, manfaat jangka panjang dari program ini dapat terhambat.

Dukungan Publik dan Relevansi dengan SDG PBB.

Program ini telah mendapatkan dukungan publik yang kuat, dengan survei pada awal 2025 menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 80,9% terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap visi “tidak ada yang tertinggal” dan komitmen pemerintah untuk memajukan kesejahteraan generasi muda. Pada hari ke-100 kepresidenannya, popularitas Presiden Prabowo didorong oleh kebijakan populis ini, yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat narasi pembangunan berkelanjutan.

Secara global, program ini selaras dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, program ini mendukung upaya pemberantasan kelaparan dan malnutrisi, meningkatkan kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta mendorong kehadiran sekolah yang pada gilirannya meningkatkan hasil pendidikan. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi pada SDG 5 (Kesetaraan Gender) melalui pemberdayaan perempuan, baik sebagai penerima manfaat (ibu hamil) maupun sebagai tenaga kerja dalam rantai pasok makanan.

Implikasi Jangka Panjang dan Rekomendasi.

Program Makanan Bergizi Gratis memiliki potensi untuk menjadi tonggak transformasi sosial di Indonesia, dengan dampak yang melampaui kesehatan dan pendidikan. Dengan menargetkan 190 juta anak sebagai penerima manfaat jangka panjang, program ini dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, terdidik, dan produktif, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

1. Peningkatan Infrastruktur Logistik; Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur transportasi dan penyimpanan untuk memastikan distribusi makanan yang efisien, terutama di daerah terpencil. Kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan ini.
2. Jaminan Keamanan Pangan; Standar keamanan pangan harus ditegakkan secara ketat, dengan pelatihan bagi pekerja lokal dan pengawasan ketat terhadap rantai pasok untuk mencegah risiko kesehatan.
3. Pendekatan Holistik terhadap Stunting; Selain makanan bergizi, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan edukasi gizi untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dalam mengurangi stunting dan mencegah obesitas.
4. Keberlanjutan Fiskal; Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah dapat mengeksplorasi model pendanaan inovatif, seperti kemitraan publik-swasta atau dana filantropi, serta memastikan efisiensi anggaran melalui pengawasan yang ketat.
5. Pemberdayaan Komunitas Lokal; Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan memastikan bahwa menu yang disediakan sesuai dengan preferensi budaya setempat.

Kesimpulan.

Program Makanan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diakui dalam dokumen resmi PBB dari Yayasan Pendidikan Indonesia, adalah langkah berani dalam mewujudkan visi “tidak ada yang tertinggal” di Indonesia.

Dengan fokus pada pemberantasan malnutrisi, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, program ini telah menunjukkan dampak awal yang positif, baik dalam meningkatkan kehadiran sekolah maupun menciptakan lapangan kerja. Meskipun tantangan logistik, keamanan pangan, dan keberlanjutan fiskal tetap ada, pendekatan konstruktif terhadap kejadian kecil sebagai proses pembelajaran, seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia, memberikan optimisme untuk perbaikan ke depan.

Kritik membangun dari anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto selayaknya disampaikan dalam forum resmi tertutup, dengan melibatkan institusi terkait seperti Bappenas, agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Program Makanan Bergizi Gratis bukanlah ajang untuk mencari aksesibilitas atau popularitas, melainkan komitmen tulus untuk kesejahteraan rakyat.

Dukungan publik yang kuat dan keselarasan dengan SDG PBB menunjukkan potensi program ini untuk menjadi model pembangunan inklusif. Dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah pelengkap, inisiatif ini dapat menjadi warisan abadi bagi generasi muda Indonesia, memastikan bahwa hak asasi manusia untuk mendapatkan nutrisi, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara menyeluruh.

Referensi.

• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, E/C.2/2025/CRP.48, Juli 2025.
• Data survei persetujuan publik pemerintahan Prabowo, Januari 2025.
• Laporan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan Indonesia, 2025.