Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Bahas Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Israel-Palestina; Enam Negara Siap Mengakui Kedaulatan Palestina

Oleh ;
MYR Agung Sidayu
Yayasan Pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations.

Pendahuluan

Dalam semangat persatuan global untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan, Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara digelar hari ini di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Konferensi ini bertujuan membangun momentum internasional menuju solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dan aman. Meskipun Israel dan Amerika Serikat memilih tidak hadir, acara ini dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebagai ko-panitia. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan menyampaikan pesan melalui video, menekankan komitmen Palestina terhadap dialog konstruktif.

Enam negara, yaitu #Prancis, #Belgia, #Luksemburg, #Malta, #SanMarino, dan #Andorra, dijadwalkan secara resmi mengakui kedaulatan Palestina hari ini, menambah daftar lebih dari 150 negara anggota PBB yang telah mendukung hak Palestina untuk bernegara. Langkah ini diharapkan memperkuat upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan, dengan menekankan pentingnya negosiasi langsung dan penghormatan terhadap hukum internasional. Selain itu, dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-80, Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato visioner pada 22 September 2025, yang menegaskan dukungan kuat Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian berkelanjutan.

Yayasan Pendidikan Indonesia, sebagai lembaga nirlaba yang berdedikasi mempromosikan pemahaman lintas budaya dan resolusi konflik secara damai, menyambut baik inisiatif ini. Melalui artikel ini, kami bertujuan memberikan perspektif edukatif yang seimbang, mendorong dialog inklusif, dan mendukung hak-hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.

Sejarah Solusi Dua Negara: Fondasi Diplomasi untuk Perdamaian

Konsep solusi dua negara, yang mengusulkan pembentukan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel dalam batas-batas aman dan diakui, memiliki akar historis yang dalam dalam upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ide ini pertama kali diwujudkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 181 pada 29 November 1947, yang mengusulkan pembagian wilayah Mandat Inggris di Palestina menjadi dua negara: satu untuk masyarakat Yahudi dan satu untuk masyarakat Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Rencana ini diterima oleh pemimpin Yahudi sebagai dasar legitimasi pendirian Israel, meskipun ditolak oleh pemimpin Arab karena dianggap tidak mencerminkan komposisi demografis wilayah tersebut.

Pasca-Perang Arab-Israel 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, sementara wilayah yang dialokasikan untuk negara Arab dikuasai oleh Yordania (Tepi Barat) dan Mesir (Jalur Gaza). Konflik ini kembali memuncak pada Perang Enam Hari Juni 1967, di mana Israel bertempur melawan koalisi negara Arab termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang singkat ini mengakibatkan pendudukan Israel atas Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Pendudukan ini memengaruhi jutaan warga Palestina dan menjadi titik krusial dalam dinamika konflik, dengan komunitas internasional menyerukan penyelesaian yang adil.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, yang diadopsi pada 22 November 1967, menjadi landasan utama solusi dua negara. Resolusi ini menekankan prinsip “tanah untuk perdamaian”: penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dan pengakuan kedaulatan serta integritas wilayah semua negara di kawasan, termasuk Israel, untuk hidup dalam perdamaian. Meskipun bahasa resolusi ini sengaja ambigu untuk memfasilitasi negosiasi—seperti tidak secara eksplisit menyebutkan “semua wilayah”—ia tetap menjadi kerangka diplomatik esensial yang menekankan dialog sebagai kunci penyelesaian.

Puncak kemajuan datang melalui Perjanjian Oslo 1993, yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, D.C. Perjanjian ini mencakup pengakuan timbal balik: Israel mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina, sementara PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam perdamaian. Oslo membentuk Otoritas Palestina (PA) untuk mengelola wilayah Tepi Barat dan Gaza secara bertahap, membagi Tepi Barat menjadi tiga zona administratif, dan menetapkan jangka waktu lima tahun untuk negosiasi status akhir, termasuk perbatasan, Yerusalem, pemukiman, dan pengungsi.

Upaya ini dilanjutkan pada KTT Camp David Juli 2000, yang dimediasi Presiden AS #BillClinton. Pertemuan antara Perdana Menteri Israel #EhudBarak dan Ketua PLO #YasserArafat membahas isu-isu krusial seperti perbatasan (dengan tawaran 91% wilayah Tepi Barat untuk Palestina), status Yerusalem, dan hak pengungsi. Meskipun tidak mencapai kesepakatan final, diskusi ini menunjukkan kemungkinan kompromi, meski diikuti oleh tantangan seperti Intifada Kedua (2000-2005), yang dipicu oleh ketegangan di situs suci dan menyebabkan korban jiwa signifikan di kedua belah pihak, sehingga merusak kepercayaan dan menghambat kemajuan.

Pidato Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Inklusif

Pada 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi PBB dan menyampaikan pidato yang menjadi sorotan dunia. Sebagai pidato pertama Prabowo di forum PBB, ia menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalur menuju perdamaian abadi. Prabowo menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan reformasi PA untuk memastikan tata kelola yang demokratis.

Ia juga memuji Deklarasi New York, yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 dengan dukungan 142 negara, sebagai peta jalan untuk negara Palestina yang viabel dan berdampingan dengan Israel.

Prabowo membuka pintu bagi pengakuan Indonesia terhadap Israel setelah Palestina diakui secara penuh, serta menawarkan kontribusi pasukan perdamaian PBB dari Indonesia untuk menjaga stabilitas pasca-konflik. Pidato ini disambut aplaus meriah dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin Global South dalam diplomasi multilateral.

Kehadiran Israel dan AS yang Absen: Pentingnya Dialog Inklusif

Israel dan AS memilih absen dari konferensi, dengan pejabat Israel menyebutnya sebagai upaya yang tidak mendukung negosiasi bilateral. Meskipun demikian, absennya kedua negara ini tidak menghalangi komitmen global untuk solusi dua negara, yang tetap menekankan keamanan bagi semua pihak. Dialog inklusif, termasuk keterlibatan Israel dan AS, tetap esensial untuk keberhasilan jangka panjang.

Gelombang Pengakuan Palestina: Langkah Menuju Keadilan

Pengakuan oleh enam negara hari ini melengkapi pengumuman sebelumnya dari Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal pada 21 September 2025, membawa total pengakui menjadi lebih dari 155 negara. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi Palestina di PBB dan mendorong reformasi internal, seperti pemilu demokratis di bawah pengawasan internasional.

Upaya Palestina di PBB dan Tantangan ke Depan

Konferensi ini bertepatan dengan Sidang Umum PBB, di mana Palestina terus mendorong keanggotaan penuh. Pidato Abbas diharapkan menyoroti isu pemukiman, status Yerusalem, dan hak pengungsi, sejalan dengan Resolusi 242 dan Oslo. Meskipun dukungan global meningkat, tantangan seperti absennya aktor kunci dan trauma historis dari Perang Enam Hari serta Intifada Kedua menuntut komitmen berkelanjutan.

Yayasan Pendidikan Indonesia percaya bahwa melalui pendidikan dan dialog, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik. Konferensi ini menjadi harapan baru untuk perdamaian, di mana hak asasi manusia, keamanan, dan kedaulatan dihormati bagi semua. Mari kita dukung upaya global ini untuk masa depan yang lebih cerah.

Kesimpulan.

Usulan Yayasan Pendidikan Indonesia untuk Inisiatif Prabowo

Yayasan Pendidikan Indonesia menyambut baik pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara dan perdamaian inklusif. Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin diplomasi global, kami mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk meluncurkan Inisiatif Prabowo untuk Perdamaian Israel-Palestina, sebuah platform diplomatik multilateral yang berfokus pada:

1. Fasilitasi Dialog Regional: Mengundang Israel, Palestina, dan negara-negara tetangga untuk dialog di bawah mediasi Indonesia, dengan menekankan prinsip Resolusi 242 dan Deklarasi New York.
2. Pendidikan dan Rekonsiliasi Budaya: Mendirikan program
   pertukaran pendidikan antara pemuda Israel dan Palestina, bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia, untuk membangun pemahaman lintas budaya.
3. Dukungan Pasukan Perdamaian: Mempercepat kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian PBB, dengan pelatihan khusus untuk menangani dinamika konflik Israel-Palestina.
4. Forum Global South: Menginisiasi konferensi tahunan di Indonesia untuk memperkuat solidaritas negara-negara Global South dalam mendukung solusi dua negara, sekaligus mendorong keterlibatan aktor kunci seperti AS dan Israel.
5. Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan: Mengalokasikan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Palestina, seperti sekolah dan rumah sakit, sebagai wujud nyata solidaritas Indonesia.

Inisiatif ini akan memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan perdamaian, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mengakui kedaulatan kedua belah pihak secara timbal balik.

Yayasan Pendidikan Indonesia percaya bahwa melalui pendidikan, dialog, dan kerja sama internasional, perdamaian yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai. Konferensi hari ini menjadi harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah, di mana hak asasi manusia, keamanan, dan kedaulatan dihormati bagi semua pihak.

Sumber:

1. United Nations. (2025). History of the Question of Palestine. Diakses dari https://www.un.org/unispal/history/
2. Wikipedia. (2025). Two-state solution. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Two-state_solution
3. Britannica. (2025). Two-state solution. Diakses dari https://www.britannica.com/topic/two-state-solution
4. Britannica. (2025). United Nations Resolution 181. Diakses dari https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Resolution-181
5. ANTARA News. (2025). Prabowo to attend UN Summit on two-state solution for Palestine. Diakses dari https://en.antaranews.com/news/381628/prabowo-to-attend-un-summit-on-two-state-solution-for-palestine
6. ANTARA News. (2025). Prabowo’s UN speech marks first Indonesian address in 10 years: Puan. Diakses dari https://en.antaranews.com/news/381624/prabowos-un-speech-marks-first-indonesian-address-in-10-years-puan
7. Tempo.co. (2025). Indonesia’s Prabowo Expected to Push Two-State Solution for Palestine at UNGA. Diakses dari https://en.tempo.co/read/2050843/indonesias-prabowo-expected-to-push-two-state-solution-for-palestine-at-unga
8. VOI.id. (2025). Prabowo Leads Indonesian Delegation At The UN High School. Diakses dari https://voi.id/en/news/513807
9. Axios. (2025). U.S. and Israel against the world as Palestine dominates UN week. Diakses dari https://www.axios.com/2025/09/22/palestine-recognition-un-general-assembly-trump
10. Al Jazeera. (2025). Israel-Palestine two-state solution summit to be held as recognitions surge. Diakses dari https://www.aljazeera.com/news/2025/9/22/israel-palestine-two-state-solution-summit-to-be-held-as-recognitions-surge
11. UN News. (2025). General Assembly endorses New York Declaration on two-State solution. Diakses dari https://news.un.org/en/story/2025/09/1165835
12. The Times of Israel. (2025). World summit to meet on two-state solution; 6 more nations set to recognize Palestine. Diakses dari https://www.timesofisrael.com/world-summit-to-meet-on-two-state-solution-6-more-nations-set-to-recognize-palestine/
13. Wikipedia. (2025). International recognition of Palestine. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Palestine