Presiden Irlandia: Israel dan Negara-Negara Pemasok Senjatanya Harus Dikeluarkan dari PBB.
Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan internasional. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Higgins menyerukan agar Israel dan negara-negara yang memasok senjata kepadanya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kritik global terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.
Higgins menegaskan bahwa tindakan Israel, yang ia sebut sebagai pelanggaran berulang terhadap hukum internasional, tidak dapat lagi ditoleransi oleh komunitas global. Ia juga menyoroti peran negara-negara yang memasok senjata kepada Israel, menyebut mereka sebagai “pendukung” konflik yang berkelanjutan.
Menurutnya, keanggotaan negara-negara tersebut di PBB harus dipertanyakan karena mereka dianggap berkontribusi pada eskalasi kekerasan.
“PBB didirikan untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Jika sebuah negara, atau mereka yang mendukungnya dengan senjata, terus-menerus melanggar prinsip-prinsip dasar organisasi ini, maka keanggotaan mereka harus ditinjau ulang,” ujar Higgins. Ia menambahkan bahwa dunia perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia.
Pernyataan ini telah memicu reaksi beragam.
Beberapa pihak, terutama kelompok-kelompok yang mendukung hak-hak Palestina, memuji sikap Higgins sebagai langkah berani dalam menyerukan keadilan. Namun, di sisi lain, pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari pendukung Israel, yang menilai pernyataan tersebut sebagai bias dan tidak realistis. Sejumlah negara yang menjadi sekutu dekat Israel, termasuk Amerika Serikat, belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan ini.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pernyataan Higgins, menyebutnya sebagai “serangan tidak berdasar” yang melemahkan upaya perdamaian di kawasan. Mereka menegaskan bahwa Israel bertindak untuk mempertahankan diri dari ancaman terorisme dan bahwa PBB bukanlah tempat untuk membahas isu ini secara sepihak.
Sementara itu, para pengamat politik menilai bahwa usulan Higgins untuk mengeluarkan Israel dan negara-negara pemasok senjata dari PBB kecil kemungkinannya untuk terwujud, mengingat struktur veto di Dewan Keamanan PBB dan dinamika politik global. Namun, pernyataan ini diyakini dapat memicu diskusi lebih lanjut tentang peran PBB dalam menangani konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Higgins, yang dikenal karena sikapnya yang vokal dalam isu-isu kemanusiaan, juga menyerukan agar komunitas internasional lebih aktif dalam mencari solusi damai untuk konflik Israel-Palestina. Ia menekankan pentingnya dialog yang inklusif dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Pernyataan ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan meningkatnya tekanan global untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Bagaimana tanggapan komunitas internasional terhadap usulan ini masih menjadi tanda tanya besar.
